DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang berkeinginan maju Pilkada diminta untuk segera mundur dari jabatan yang sedang kini didudukinya. Apalagi sudah ada penegasan Mendagri bahwa paling lambat harus mundur 5 (lima) bulan sebelum Pilkada dimulai. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh mendesak agar kejaksaan tinggi Aceh (Kejati Aceh) segera mengusut temuan BPK RI terkait tentang tuntutan ganti rugi kerugian atau kasbon Pemkab Gayo Lues tahun anggaran 2022 yang mencapai Rp15,2 miliar lebih.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Aliansi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh menegaskan pihaknya akan melaporkan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Aceh ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam sejumlah pelelangan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang dilaksanakannya rapat finalisasi tim perumus revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 di gedung DPRA, Rabu (12/4/2023), spanduk penolakan revisi UUPA terlihat kembali berkibar di pagar kantor legislatif Aceh itu.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk mengusut tuntas indikasi penyalahgunaan dana BMEC sebesar Rp20 Miliar dan dana bagi hasil (DBH) pajak rokok tahun anggaran 2022 di Pemko Banda Aceh.

Dana BMEC dan DBH Pajak Rokok Banda Aceh bermasalah, APH Didesak Usut Tuntas

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Alamp Aksi Aceh melakukan aksi ke kantor DPRA, Selasa (4/4/2023). Hal ini dilakukan untuk menolak draft revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh karena dinilai selama ini sangat tertutup kepada masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tidak adanya kejelasan penggunaan anggaran coorporate social responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Aceh bukanlah suatu hal baru. Anggaran besar dalam bentuk CSR ataupun PKBL merupakan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan kepada masyarakat di sekitar perusahaan itu berada dan jumlahnya relatif besar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Puluhan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) meminta kepada Kejaksaan Tinggi Aceh agar segera memberikan status hukum yang jelas terkait dengan mafia tanah yang ada di Aceh Tamiang.